PENGERTIAN PERATURAN DAN REGULASI

                                                                           BAB VII

PENGERTIAN PERATURAN DAN REGULASI

Peraturan adalah sesuatu yang disepakati dan mengikat sekelompok orang/ lembaga dalam rangka mencapai suatu tujuan dalam hidup bersama.
            Regulasi adalah “mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan.” Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, misalnya: pembatasan hukum diumumkan oleh otoritas pemerintah, regulasi pengaturan diri oleh suatu industri seperti melalui asosiasi perdagangan, Regulasi sosial (misalnya norma), co-regulasi dan pasar. Seseorang dapat, mempertimbangkan regulasi dalam tindakan perilaku misalnya menjatuhkan sanksi (seperti denda).

Peraturan dan Regulasi dalam bidang teknologi informasi terdapat dalam undang - undang nomor 36 seperti dibawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 154,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3881 ); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan 

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 

2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 

Nomor 4843); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 

4846); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik 

lndonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 

Republik lndonesia Nomor 3980); 

5. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 47 Tahun 2009 

tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 

6. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 24 Tahun 2010 

tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta 

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian 

Negara; 

7. Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 84lP Tahun 2009 

tentang Susunan Kabinet lndonesia Bersatu I1 Periode 2009 - 2014; 

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2001 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika 

Nomor: 31 /PER/M.KOMINF0/0912008; 

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor: 

03/PM.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada 

Beberapa KeputusanlPeraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur 

Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi; 

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor: 

26/PER/M.KOMINF0/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan 

Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol lnternet sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika 

Nomor: 16/PER/M.KOMINF0/10/2010; 

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor: 

01/PER/M.KOMINF0101/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan 

Telekomunikasi; 

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor: 

17/PER/M.KOMINFO/1 01201 0 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Komunikasi dan Informatika; 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Protokol lnternet adalah sekumpulan protokol yang didefinisikan 

oleh lnternet Engineering Task Force (I ETF). 

2. Jaringan telekomunikasi berbasis Protokol lnternet adalah 

jaringan telekomunikasi yang digunakan penyelenggaraan 

jaringan dan jasa telekomunikasi dengan memanfaatkan 

protokol internet dalam melakukan kegiatan telekomunikasi. 

3. Indonesia-Security Incident Responses Team on lnternet 

Infrastructure yang selanjutnya disebut ID-SIRTII adalah Tim 

yang ditugaskan Menteri untuk membantu pengawasan 

keamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet.

4. Rekaman aktivitas transaksi koneksi (Log File) adalah suatu file 

yang mencatat akses pengguna pada saluran akses 

operatorlpenyelenggara jasa akses berdasarkan alamat asal 

Protokol Internet (source), alamat tujuan (destination), jenis 

protokol yang digunakan, Port asal (source), Porf tujuan 

(destination) dan waktu (time stamp) serta durasi terjadinya 

transaksi. 

5. Monitoring Jaringan adalah fasilitas pemantau dan pendeteksi 

pola (pattern) akses dan transaksi yang berpotensi 

mengganggu atau menyerang jaringan untuk tujuan memantau 

kondisi jaringan, memberikan peringatan dini (early warning) 

dan melakukan tindakan pencegahan (prevent). 

6. Penyelenggara akses internet (Internet Service Provider/lSP) 

adalah penyelenggara jasa multimedia yang menyelenggarakan 

jasa akses internet kepada masyarakat. 

7. Penyelenggaran jasa interkoneksi internet (Network Acces 

Poifn/NAP) adalah penyelenggara jasa multimedia yang 

meyelenggarakan jasa akses dan atau routing kepada ISP 

untuk melakukan koneksi ke jaringan internet global. 

8. Hot spot adalah tempat tersedianya akses internet urituk publik 

yang menggunakan teknologi nirkabel (wireless). 

9. lnternet Exchange Point adalah titik dimana ruting internet 

nasional berkumpul untuk saling berinterkoneksi. 

10. Pra bayar adalah sistem pembayaran diawal periode pemakaian 

melalui pembelian nomor perdana dan pulsa isi ulang (voucher). 

11. Warung internet yang selanjutnya disebut Warnet adalah 

resseler dari ISP dan memiliki tempat penyediaan jasa internet 

- kepada masyarakat. 

12. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung 

jawabnya di bidang komunikasi dan informatika. 

13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan 

Pos dan Informatika

Sumber            : http://kurosawa23.blogspot.co.id/2013/07/peraturan-dan-regulasi-bidang-it.html